Bukankah Disahkannya 9 Tahun Masa Jabatannya Kepala Desa Membangun Raja Kecil dan Terbentuknya Nepotisme serta Ketidaktransparan

Kepala Desa yang menjabat dalam periode waktu yang panjang dapat memunculkan dinamika yang kompleks dalam struktur pemerintahan desa. Dalam kasus ini, kita akan membahas bagaimana masa jabatan selama 9 tahun dapat menciptakan tantangan berupa dominasi kekuasaan, nepotisme, dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan

1.Konsolidasi Kekuasaan dalam Masa Jabatan yang Panjang

Masa jabatan yang panjang memberikan kesempatan bagi seorang Kepala Desa untuk membangun basis kekuasaannya. Dalam proses ini, terkadang terjadi konsolidasi kekuasaan yang berujung pada sentralisasi otoritas di tangan seorang individu. Pengumpulan kekuasaan semacam ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kurangnya representasi pluralistik.

2.Munculnya Fenomena Raja Kecil

1. Dalam beberapa kasus, masa jabatan yang panjang dapat menciptakan pola kepemimpinan yang otoriter, di mana Kepala Desa menjadi seperti "raja kecil" di wilayahnya. Fenomena ini ditandai dengan kontrol yang kuat atas segala aspek kehidupan desa, mulai dari administrasi hingga keputusan sosial dan ekonomi. Kekuatan yang terkonsolidasi ini sering kali berpotensi menghalangi inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa.

2. 
   3.Nepotisme dalam Penunjukan Jabatan dan Pengambilan Keputusan

3. 
   

4. Dengan kontrol yang kuat atas kekuasaan, seringkali muncul praktik nepotisme di mana keluarga atau kerabat dekat Kepala Desa mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional dalam penunjukan jabatan dan kebijakan pemerintahan. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang, serta menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

4. Ketidaktransparanan: Tantangan bagi Akuntabilitas Publik

Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan dana publik menjadi masalah serius dalam kepemimpinan yang panjang. Tanpa adanya akses yang memadai terhadap informasi, masyarakat sulit untuk mengawasi dan mempertanyakan tindakan pemerintah desa. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas dan meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

5. Menantang Norma dan Mendorong Reformasi

Menghadapi dinamika ini, penting bagi masyarakat desa dan pemerintah untuk mengevaluasi sistem kepemimpinan yang ada dan mempertimbangkan reformasi yang diperlukan. Langkah-langkah seperti membatasi masa jabatan, memperkuat mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini. Dengan demikian, desa dapat bergerak menuju arah yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Dalam kesimpulan, sementara masa jabatan yang panjang dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan desa, hal tersebut juga membawa risiko tertentu dalam hal konsolidasi kekuasaan, nepotisme, dan kurangnya transparansi. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk secara aktif mengatasi tantangan-tantangan ini demi memastikan bahwa kepemimpinan desa yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Dalam artikel ini kita coba muat juga kutipan dari hasil analisa Menurut data hasil analisa badan Indonesia Corruption Watch (ICW)

Sebagai dasar atau rekomendasi buat kita semua mengkaji juga menganalinya

Desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi.

ICW mencatat sepanjang tahun lalu terjadi 155 kasus korupsi di desa, dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungutan liar (pungli) saja mencapai Rp2,7 miliar. Desa mengalahkan sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam, demikian berdasarkan kategorisasi sektor ICW.

Tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada tahun 2015. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa tercatat sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis menjadi 155 kasus dengan 252 tersangka.

Berbagai modus korupsi di sektor desa meliputi:

1 Proses Perencanaan: Pemanfaatan celah dalam proses perencanaan anggaran untuk menyimpang dari ketentuan dan melakukan penyelewengan dana.

1. 2. Proses Pelaksanaan dan Nepotisme: Praktik nepotisme dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program dan proyek di desa, di mana kepentingan keluarga atau kerabat dekat ditempatkan di atas kepentingan publik.

2. 
   

3. 3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa: Penyalahgunaan proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan mark up, membuat transaksi fiktif, dan mengabaikan transparansi dalam penggunaan dana desa.

4. 
   

5. 4. Proses Pertanggungjawaban: Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang fiktif atau tidak sesuai dengan realita, untuk menutupi kegiatan korupsi yang telah dilakukan.

6. 
   

7. 5. Monitoring dan Evaluasi yang Lemah: Kelemahan dalam proses monitoring dan evaluasi, di mana hanya dilakukan secara formalitas, administratif, dan terlambat dalam mendeteksi kasus korupsi.

Rizki Zakaria dalam jurnal antikorupsi KPK, INTEGRITAS, menegaskan bahwa korupsi di pemerintahan desa tidak hanya terjadi karena alokasi dana desa yang besar, tetapi juga karena kurangnya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Faktor lain yang turut memengaruhi tingginya kasus korupsi di desa adalah minimnya sorotan media massa berskala nasional terhadap desa-desa, afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait masalah korupsi di tingkat desa.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hanya dengan upaya bersama, korupsi di sektor desa dapat ditekan dan keadilan serta keberlanjutan pembangunan dapat terwujud.